PONTIANAK TIMUR,nuansatajamberani.com-Rabu 22 Juli 2026,Provinsi Kalimantan Barat-Tabir misteri yang menyelimuti operasional gudang penyimpanan daging beku di Jalan M. Sabran, Kecamatan Pontianak Timur, makin pekat.
Alih-alih meredam gelombang spekulasi publik, agenda konferensi pers yang digagas pihak pengelola gudang—CV Putra Sejati—justru menyisakan lubang besar dalam tranparansi: absennya instansi teknis pembawa kewenangan negara.
Publik kini mempertanyakan independensi serta keseriusan pengawasan keamanan pangan di wilayah Kalbar.
Mengapa otoritas kunci seperti Badan Karantina Indonesia, Dinas Perdagangan, hingga dinas kesehatan hewan seolah “pelesat” dan enggan menampakkan diri untuk memverifikasi fakta di lapangan?
Klarifikasi Penuh Kejanggalan: Dari Aroma Tak Sedap Hingga Isu “Pencatutan” APH
Upaya klarifikasi yang digelar usai pemberitaan awal mendadak viral pada pertengahan Juli 2026 ini diwarnai serangkaian kejanggalan sejak awal.
Berdasarkan penelusuran media, agenda yang digagas melalui perantara wartawan berinisial B dan asisten gudang berinisial Aris ini sempat mengklaim kehadiran jajaran aparat penegak hukum (APH) serta instansi teknis.
Namun, klaim tersebut mental seketika. Saat dikonfirmasi mengenai keterlibatan personelnya dalam acara internal perusahaan tersebut, Perwira Polda Kalbar, Kompol Yoan Febriawan, memberikan respons menohok.
”Siapa? Ngarang-ngarang,” tegas Kompol Yoan singkat, membantah spekulasi keterlibatan anggotanya dalam kegiatan tersebut.
Tak hanya perbedaan informasi mengenai daftar hadir, aroma tidak sedap yang menyengat pun sempat tercium oleh jurnalis yang hadir saat memasuki area gudang.
Hal ini makin memperkuat desakan agar pemeriksaan fisik secara ketat segera dilakukan oleh pihak independen.
Pembelaan CV Putra Sejati: “Semua Sesuai Prosedur dan Bebas Limbah”
Dalam forum tersebut, pengurus legalitas CV Putra Sejati, Lucy Kartika dan Kusnandar Darmawi, memaparkan pembelaan bahwa seluruh mekanisme impor dan distribusi daging beku asal Australia milik mereka telah berjalan di atas koridor hukum.
Pihak perusahaan mengklaim:
Prosedur Elektronik: Seluruh arus masuk barang terintegrasi via sistem e-SINAS dengan lampiran sertifikat veteriner, kelayakan halal, tes laboratorium, hingga standar rantai dingin (cold chain).
Pemeriksaan Port: Kontainer yang berlabuh di Pelabuhan Pontianak diklaim telah melewati verifikasi Balai Karantina sebelum rilis.
Kemasan & Limbah: Label berbahasa Mandarin pada kemasan dijelaskan sebagai standar internasional untuk multi-pasar.
Pihak perusahaan juga membantah tuduhan limbah berbahaya dan mengklaim hanya menghasilkan air sisa pencucian fasilitas sanitasi.
Sorotan Pengamat: Klaim Pengusaha Bukan Bukti Hukum!
Meski perusahaan menyodorkan sederet dokumen, para pengamat hukum dan tata kelola pemerintahan menilai langkah tersebut belum membuktikan apa pun secara hukum administrasi negara.
Klarifikasi pengusaha barulah sebatas klaim sepihak (self-claim), bukan validasi resmi dari negara.
Secara akademis, forum konferensi pers yang digelar secara swadaya oleh pelaku usaha tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
”Status legalitas gudang distribusi pangan berisiko tinggi tidak cukup hanya diukur dari kepemilikan NIB.
Ada prasyarat mutlak seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dokumen pelepasan karantina (UU No. 21/2019), legalitas gudang (UU No. 7/2014), serta pemenuhan standar keamanan pangan (UU No. 18/2012 dan PP No. 5/2021),” tegas pengamat.
Publik Menanti Ketegasan Negara
Hingga saat ini, muara dari polemik ini ada di tangan pemerintah.
Tanpa adanya faktual verification (pemeriksaan fisik dan administratif secara terbuka) oleh Badan Karantina, Dinas Perdagangan, dan APH, keresahan masyarakat konsumen tidak akan surut.
Publik menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji atau aksi ‘kucing-kucingan’ di balik pintu gudang.
Kepastian hukum dan jaminan atas apa yang dikonsumsi masyarakat Kalimantan Barat kini dipertaruhkan.
Catatan Redaksi & Hak Jawab:
Redaksi berkomitmen menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), asas praduga tak bersalah, serta prinsip keterbukaan informasi (cover both sides).
Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi CV Putra Sejati, pemilik gudang, maupun dinas/instansi terkait.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan hasil uji petik resmi dari Badan Karantina Indonesia, Dinas Perdagangan, serta Aparat Penegak Hukum wilayah Kalimantan Barat.
MEDI DINAMIKA KEBERANIAN :NTB
Sumber :Mitra Media Partner Grup
Catatan: Ilustrasi visual infografis dalam berita ini menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI).
