SEKADAU,nuansatajamberan.com – Jum”at 18 September 2026 Provinsi Kalimantan Barat – membara. Di tengah hantaman kemarau panjang yang merontokkan produktivitas lahan di Kalimantan Barat, para petani kelapa sawit swadaya justru harus menghadapi pukulan telak dari ulah arogan sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Alih-alih menunjukkan empati di tengah krisis, korporasi justru tega melakukan pembatasan sepihak dalam menyerap Tandan Buah Segar (TBS). Kebijakan tutup mata ini membuat jeritan petani mandiri kian tak bertepi, terhimpit di antara cuaca ekstrem dan kesewenang-wenangan industri.
Sorotan Tajam: Lemahnya Nyali Pemda dan Ketidakadilan PKS
Fraksi PDI Perjuangan melayangkan kritik keras terhadap ketimpangan struktural yang memposisikan petani mandiri sebagai korban paling rentan. Tanpa payung perlindungan dan kepastian pasar layaknya petani plasma, petani swadaya kini dibiarkan berjalan pincang di atas ladang mereka sendiri.
Aksi Sepihak PKS: Pembatasan pembelian TBS tanpa dasar teknis yang jelas menunjukkan indikasi perlindungan laba sepihak tanpa peduli nasib akar rumput.
Ancaman Kemiskinan Massal: Efek domino dari pembatasan pasar ini secara langsung menyeret ribuan keluarga petani ke jurang kemiskinan struktural.
Pemda Jangan Masuk Angin:
Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut tidak boleh melempem menghadapi gelagat industri yang merugikan rakyat.
Tiga Tuntutan Harga Mati untuk Pemda Sekadau
Menyikapi darurat tata niaga sawit ini, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemda Sekadau untuk segera bangun dari tidur panjangnya dan mengambil tiga langkah taktis berikut:
Panggil dan Sanksi Tegas PKS: Segera kumpulkan seluruh bos perusahaan sawit. Berikan sanksi telak, dari teguran keras hingga ancaman evaluasi izin, bagi pabrik yang sengaja menolak buah petani tanpa alasan akuntabel.
Ciptakan Payung Hukum Mandiri: Wajibkan regulasi diskresi daerah yang memberikan proteksi nyata dan menyetarakan posisi tawar ekonomi petani swadaya di mata hukum.
Kawal Harga dan Urai Antrean: Pastikan PKS tunduk pada indeks harga yang adil serta berantas antrean panjang truk yang sengaja diciptakan untuk merusak kualitas rendemen buah petani.
Catatan Redaksi (Berimbang & Profesional): Artikel berita ini disusun berdasarkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sekadau.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) serta manajemen PKS terkait di Sekadau demi menjaga prinsip keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN : RM.,C.J.S.,C.JI.,C.LWI.,
Sumber : Praktisi Hukum Albertus Pinus,S.Sos.,SH.,MH.
