MEMPAWAH,nuanasatajamberani.com–Jum”at 17 Juli 2026-Pelimpahan berkas perkara dan tersangka dugaan peredaran pelumas (oli) ilegal dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah memicu perdebatan hukum.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti tajam konstruksi hukum yang dibangun aparat penegak hukum (APH) yang dinilai penuh kejanggalan dan berpotensi mencederai kepastian hukum.
Herman menekankan, meski publik mendukung penuh pemberantasan tindak pidana, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan “jalan pintas” atau sekadar mengejar hasil.
Ia menyoroti ketepatan penerapan pasal yang digunakan penyidik dalam menjerat tersangka.
Dugaan “Penyelundupan” Hukum
Poin krusial yang dikritisi Herman adalah penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai pasal utama.
Menurutnya, jika inti perkara adalah penggunaan merek tanpa izin, maka substansi masalahnya adalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan perlindungan konsumen.
”Pelanggaran merek adalah delik aduan absolut. Pertanyaannya, apakah pemilik merek resmi sudah melapor?
Jika tidak ada, jangan sampai UU Perlindungan Konsumen digunakan sebagai alat untuk mengakomodasi perkara yang seharusnya menjadi ranah delik aduan agar tetap bisa diproses,” tegas Herman, Kamis (16/7/2026).
Ia memperingatkan agar APH tidak mencampuradukkan dua rezim hukum yang berbeda.
Upaya memaksakan konstruksi hukum demi melindungi kepentingan korporasi pemegang merek, menurutnya, justru berbahaya bagi iklim usaha dan kepastian hukum nasional.
Validitas Uji Laboratorium dan Asas Praduga Tak Bersalah
Selain soal pasal, Herman meragukan dasar ilmiah yang digunakan untuk melabeli produk tersebut sebagai “palsu”. Ia mendesak agar hasil uji laboratorium dibuka secara transparan kepada publik.
”Apakah oli itu dinyatakan palsu karena melanggar Standar Nasional Indonesia (SNI), atau hanya karena tidak diproduksi oleh pabrikan resmi?
Jika kualitas produk secara teknis masih memenuhi standar kendaraan, namun diproses secara pidana dengan pasal perlindungan konsumen, maka konstruksi hukum ini sangat bias dan lemah,” ujarnya.
Lebih jauh, Herman menyayangkan langkah penahanan terhadap tersangka yang dinilai terlalu terburu-buru.
Ia mengingatkan bahwa penahanan sebelum pembuktian yang valid di persidangan berpotensi melanggar asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah.
Persidangan Sebagai Ujian Objektivitas
Herman menegaskan bahwa Kejari Mempawah kini memikul tanggung jawab besar di meja hijau.
Persidangan nanti akan menjadi ujian apakah konstruksi hukum yang disusun oleh penyidik benar-benar tegak di atas koridor hukum atau hanya sekadar “memaksakan” kehendak.
”Persidangan akan membuktikan apakah perkara ini benar-benar untuk kepentingan publik, atau ada indikasi kekeliruan penerapan norma hukum demi kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Mempawah belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai kritik terkait penggunaan pasal dan metodologi pembuktian dalam perkara tersebut.
Publik kini menanti, apakah proses peradilan nantinya akan mengungkap fakta kebenaran, atau justru mengonfirmasi kekhawatiran para pakar hukum mengenai adanya bias dalam penegakan hukum.
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN :RM.NTB
Sumber :Dr. Herman Hofi Munawar
Catatan: Ilustrasi visual infografis dalam berita ini menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI).
