KETAPANG,nuansatajamberani.com – Minggu 16 Agustus 2026 – Penanganan dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Puskesmas Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kembali memantik sorotan tajam publik.
Kasus yang menyeret potensi kerugian negara hingga lebih dari Rp400 juta ini kini berada di titik krusial, memicu desakan keras dari berbagai elemen masyarakat agar aparat penegak hukum (APH) bertindak profesional, transparan, dan tanpa kompromi.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke dan Wakil Ketua II GWI DPD Kalbar, Rabudin Muhammad,C.JL.,C.LWI Gabungan Wartawan Indonesiaa secara tegas mendesak transparansi APH dalam menuntaskan perkara ini.
Di tengah dinamika kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah, kejelasan penanganan pasca-audit menjadi tolok ukur integritas lembaga penegak hukum yang harus dijaga.
Jejak Penanganan dan Temuan Audit
Perjalanan penanganan perkara ini telah melalui sejumlah tahapan administratif. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kayong Utara sebelumnya telah meminta keterangan dari sejumlah pegawai Puskesmas, sebelum akhirnya berkas dan penanganan perkara dilimpahkan ke Inspektorat Pemkab Kayong Utara untuk dilakukan audit investigatif.
Pada Desember 2025, Inspektorat Pemkab Kayong Utara dikabarkan telah merampungkan audit tersebut dan menemukan indikasi kerugian keuangan negara lebih dari Rp400 juta dalam pengelolaan Dana BOK tahun anggaran 2023–2024. Kendati hasil audit telah diserahkan kepada pihak berwenang, publik mendesak adanya percepatan langkah hukum lanjutan yang akuntabel.
Catatan Redaksi: Berdasarkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), seluruh temuan administratif, besaran angka kerugian, maupun aliran dana wajib diuji, diverifikasi, dan dibuktikan secara sah melalui mekanisme peradilan yang adil dan terbuka.
Aliran Transaksi dan Uji Pembuktian Hukum
Sorotan publik juga tertuju pada pola transaksi keuangan yang dinilai memerlukan pendalaman oleh penyidik. Sejumlah aliran Dana BOK dilaporkan berpindah ke beberapa rekening, termasuk rekening pribadi yang dikaitkan dengan bendahara Puskesmas Sukadana, Triyani Putriansyah, A.Md.Kep., serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Menanggapi hal tersebut, PPWI mengingatkan bahwa temuan transaksi perbankan dan administratif harus dikaji secara mendalam. Diperlukan ketelitian penyidik untuk menguji apakah temuan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta adanya niat jahat (mens rea).
Menepis Isu Konflik Kepentingan
Di sisi lain, dinamika penanganan kasus ini sempat diwarnai oleh munculnya informasi terkait pertemuan sejumlah pihak di sebuah tempat di Ketapang yang disinyalir membahas penanganan perkara.
Nama oknum aparat, seperti Ipda Zaenal, S.H., turut disebut dalam pusaran informasi tersebut, berdampingan dengan isu pemeriksaan internal oleh Paminal Polda Kalbar terhadap unsur terkait.
Klarifikasi resmi dari instansi berwenang sangat dibutuhkan untuk meredam spekulasi publik. Langkah pengawasan internal yang dilakukan oleh jajaran kepolisian menunjukkan perlunya akuntabilitas dan objektivitas agar penanganan perkara ini terbebas dari segala bentuk intervensi atau konflik kepentingan.
Aspek Hukum: Pengembalian Kerugian Negara
Pertanyaan mendasar yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat menghapus proses pidana.
Secara normatif dalam kerangka hukum tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapuskan unsur pidana yang telah terjadi. Proses hukum secara proporsional tetap berjalan untuk menegakkan kepastian hukum, kecuali jika hasil penyidikan membuktikan secara mutlak ketiadaan unsur perbuatan melawan hukum.
Hingga kini, PPWI – Wakil II GWI DPD KALBAR dan publik terus mengawal perkembangan status perkara ini—apakah berlanjut ke tahap penyidikan, dihentikan melalui mekanisme hukum yang sah, atau dilimpahkan ke persidangan.
Komitmen Jurnalisme Berimbang
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers senantiasa menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap dibuka lebar bagi seluruh pihak terkait—baik manajemen Puskesmas Sukadana, Polres Kayong Utara, Inspektorat, maupun Polda Kalbar—guna menjaga objektivitas informasi dan menghindari penghakiman sepihak (trial by the press).
Publik Kalimantan Barat menanti keadilan yang terang benderang:
Jika tidak terbukti: Harapannya agar nama baik pihak terkait dipulihkan secara transparan.
Jika terbukti bersalah: Proses hukum wajib ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kini, langkah tegas dan integritas APH menjadi penentu utama dalam mengakhiri tanda tanya publik.
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN : RM.C.JL., C.LWI.NTB
Sumber: Rusmianto.NTB
Catatan Redaksi Gambar: Visual pendukung dalam artikel ini diproses menggunakan teknologi AI dan bukan gambar peristiwa asli.
