SINTANG,nuansatajamberani.com – minggu 31 Agustus 2026 – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, namun gaungnya tak pernah benar-benar sampai ke hulu sungai. Di saat para pejabat menikmati kemewahan infrastruktur perkotaan, masyarakat pedalaman Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mendeklarasikan pernyataan sikap yang menohok nurani penyelenggara negara, Sabtu (29/8/2026).
Di atas riam Sungai Kayan dalam perjalanan menuju Desa Tapang Menua—desa terakhir di aliran sungai tersebut—gelombang protes membuncah. Perjalanan ini bukan sekadar navigasi melintasi jeram, melainkan wujud nyata dari isolasi akut yang telah mendarah daging selama delapan dekade.
Ketimpangan Pembangunan yang Kronis
Melalui Gerakan Borneo Merdeka, masyarakat melayangkan kritik keras terhadap ketimpangan pembangunan yang selama ini diabaikan pusat. Tanpa akses jalan darat yang layak, warga terpaksa bertaruh nyawa dan waktu dengan menyusuri sungai selama 4 hingga 7 hari penuh saat musim kemarau tiba.
Tak hanya terisolasi secara fisik, wilayah ini juga hidup dalam kegelapan tanpa aliran listrik dan hampa dari sinyal telekomunikasi. Dampak isolasi ini melahirkan ekonomi biaya tinggi yang mencekik. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melonjak hingga Rp35.000 per liter, sementara gas Elpiji 3 kilogram menembus angka Rp80.000 per tabung. Angka fantastis ini telah dinormalisasi oleh keadaan, seolah-olah jeritan ekonomi warga pedalaman adalah hal yang wajar.
Simbol Perlawanan dan Tantangan Terbuka
Sebagai bentuk protes atas pengabaian tersebut, masyarakat menyatakan dukungan penuh kepada Noven Honarius Lumungtela. Mereka juga mengibarkan bendera Dayak Besar sebagai simbol perjuangan harga diri masyarakat adat.
Dalam tuntutannya, warga menegaskan sikap tegas terkait simbol perlawanan tersebut: Bendera Dayak Besar tidak akan diturunkan sebagai penanda abadi perjuangan masyarakat pedalaman.
Aparat penegak hukum maupun pemerintah ditantang untuk datang langsung ke kampung mereka menggunakan jalur air yang sama seperti yang dilalui warga saat musim kemarau, bukan sekadar memantau dari zona nyaman.
Pemerintah pusat dituntut memberikan kepastian konkret dengan segera membuka akses jalan darat bagi warga pedalaman Kayan Hulu.
Noven Honarius menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari keresahan riil di tengah masyarakat, bebas ditunggangi kepentingan politik praktis.
Tantangan terbuka ini kini berada di meja pemerintah dan aparat penegak hukum: akankah mereka turun langsung merasakan lumpur dan jeram pedalaman untuk membuktikan keberpihakannya, atau kembali memilih bungkam di balik meja birokrasi?
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN : RM.,C.JI.,C.LWI.,NTB
Sumber : Noven Honarius
