PONTIANAK,nuansatajamberani.com-Kamis Mai 2026-Penggerebekan salah satu tempat hiburan malam (THM) jenis karaoke di kawasan Jalan Budi Karya oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat menuai perhatian publik.
Langkah tegas kepolisian ini menjadi sinyal kuat bahwa dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan bukan lagi sekadar isu angin lalu.
Aksi cepat tanggap ini mendapat apresiasi dari Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat.
Namun, di sisi lain, kasus ini sekaligus menyingkap tabir lemahnya fungsi pengawasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
Alarm Kepolisian Menyala, Radar Pemkot Redup
Divisi Humas LPK RI Kalbar, Muhammad Najib, menyatakan bahwa tindakan Ditresnarkoba Polda Kalbar membuktikan penegakan hukum di kota ini masih memiliki “alarm yang menyala”.
Kendati demikian, ia menyayangkan sikap otoritas daerah yang dinilai terlalu pasif.
”Kami mengapresiasi Polda Kalbar yang bergerak cepat.
Ini membuktikan kepolisian tidak tinggal diam saat masyarakat resah.
Namun, di mana fungsi pengawasan pemerintah daerah selama ini? Jangan sampai muncul kesan Pemkot Pontianak justru ‘tertidur pulas’ saat aparat lain sibuk berjaga di malam hari,” ujar Najib kepada media, Kamis (28/5/2026).
Najib memberikan kritik satiris terhadap ketimpangan ini.
Ia mengibaratkan kondisi saat ini seperti sebuah kota dengan lampu hiburan malam yang menyala terang, namun radar pengawasan pemerintahnya justru redup dan kehilangan arah.
Legalitas Bukan “Karpet Merah” bagi Narkotika
LPK RI menegaskan bahwa keberadaan THM secara regulasi adalah legal. Namun, status legal tersebut tidak boleh disalahgunakan menjadi tameng untuk membiarkan aktivitas terlarang tumbuh subur.
Evaluasi Total: Pemkot Pontianak didesak segera mengevaluasi sistem pengawasan dan perizinan THM.
Aksi Lapangan: Pengawasan tidak boleh hanya formalitas di atas meja administrasi, melainkan harus berupa inspeksi mendadak (sidak) berkala di lapangan.
Sinergi Kelembagaan: Menghentikan ego sektoral agar penegakan hukum dan pengawasan daerah berjalan selaras.
”Jangan sampai suara musik malam lebih cepat terdengar daripada suara pengawasan pemerintah.
Publik tidak ingin melihat penegak hukum dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri seperti penonton dan pemain di panggung yang berbeda,” tegas Najib.
Media Dinamika Keberanian:RM.NTB
Sumber;Muhammad Najib
(Catatan Redaksi: Foto/Visual pendukung dalam berita ini diolah menggunakan teknologi AI/Kecerdasan Buatan).
