PONTIANAK,nuansatajamberani.com-Sabtu 01 Agustus 2026-Konstitusi Indonesia secara tegas mematok arah tata kelola ekonomi dan sumber daya alam melalui Pasal 33 UUD 1945.
Dari asas kekeluargaan hingga penguasaan negara atas kekayaan alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, mandat tersebut adalah janji luhur bernegara.
Namun, bayang-bayang kelam di sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, menunjukkan jurang lebar antara amanat konstitusi dan realitas penegakan hukum.
Tragedi lingkungan akibat maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak hanya membabat ekosistem hutan di bantaran sungai terbesar di Indonesia ini, tetapi juga meracuni urat nadi kehidupan warga.
Hak dasar masyarakat atas air bersih kini berganti menjadi ancaman paparan zat berbahaya seperti merkuri.
Kondisi ini memicu pertanyaan menohok: sejauh mana aparatur negara hadir menjaga ruang hidup rakyat, atau justru abai terhadap kerusakan sistematis yang dibiarkan bertahun-tahun?
Bencana Ekologis Kapuas dan Tumpulnya Pengawasan Aparat
Pasal 33 Ayat (3) dan (4) menekankan bahwa penguasaan negara atas bumi dan air harus berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta demi kemakmuran rakyat. Realitas di lapangan justru menyajikan ironi sebaliknya.
Sorotan Kritis:
Aktivitas PETI yang menjarahi hutan dan mencemari air Sungai Kapuas terus berlangsung seolah menyentuh ruang hampa hukum.
Kinerja aparatur penegak hukum serta instansi lingkungan hidup—baik di tingkat daerah maupun pusat—diuji. Penindakan yang terkesan parsial menyisakan tuduhan publik:
mengapa regulasi dan pengawasan terkesan tumpul menghadapi oknum pemodal besar di balik PETI, namun kerap tegas kepada penambang rakyat yang terdesak ekonomi?
Masyarakat lokal kerap berada dalam posisi dilematis.
Ketimpangan literasi hukum serta ketersediaan lapangan kerja alternatif membuat sebagian warga rentan dimanfaatkan oleh cukong dan pihak-pihak yang mengejar keuntungan pribadi, dengan mengorbankan masa depan lingkungan hidup mereka sendiri.
Edukasi dan Hak Atas Lingkungan yang Sehat
Kerusakan ekosistem Kapuas adalah bukti nyata pentingnya edukasi publik dan literasi hukum yang masif. Memahami hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah bagian tak terpisahkan dari pengawalan Pasal 33 UUD 1945.
Pentingnya Literasi Hukum & Lingkungan: Edukasi publik mengenai bahaya ekologis dan hak-hak sipil adalah alat kontrol sosial vital.
Rakyat yang kritis tidak akan mudah tergiur keuntungan jangka pendek yang merusak ruang hidup jangka panjang.
Kritik Berdasar Data dan Etika: Suara kritis masyarakat lokal dan aktivis lingkungan terhadap kinerja aparat harus terus didorong berbasis fakta lapangan, data pencemaran air, dan luasan kerusakan hutan yang objektif—bukan sekadar asumsi.
Menguji Akuntabilitas Publik dan Penegakan Hukum
Mengkritik lemahnya pengawasan atas aktivitas PETI di Kalimantan Barat bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan wujud check and balance demi tegaknya demokrasi ekonomi yang berkelanjutan.
Pihak kepolisian, Kementerian LHK, serta Pemerintah Daerah dipanggil untuk menunjukkan langkah konkret:
memberantas cukong utama PETI, memulihkan ekosistem Sungai Kapuas, dan menyediakan solusi ekonomi yang sah bagi warga.Konstitusi telah menetapkan arah yang jelas.
Kini, akuntabilitas aparatur negara dipertaruhkan di sepanjang aliran Sungai Kapuas:
mampu menghentikan kejahatan lingkungan demi kemakmuran rakyat yang berkeadilan, atau membiarkan Pasal 33 UUD 1945 hanyut bersama racun dan lumpur PETI?
(Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik Pasal 3, upaya konfirmasi dan uji informasi [cover both sides] kepada Polda Kalimantan Barat, Dinas LHK Provinsi Kalbar, serta kementerian terkait terus dilakukan untuk menjamin keberimbangan berita.)
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN :RM.NTB
(Catatan: Visual penunjang diproses menggunakan teknologi AI).
