LUWU TIMUR,nuansatajamberani.com – Jum”at 9 Oktober 2026 – Kawasan Seba-Seba kembali bergejolak. Di tengah aktivitas pertambangan yang memicu tanda tanya besar, keberadaan aparat kepolisian di lokasi mendadak disorot tajam dan dijuluki sebagai “pagar betis” atau “Polisi Vale”.
Isu panas ini kini berada di meja Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Publik mendesak transparansi penuh: apakah kehadiran aparat murni penegakan hukum negara, atau pengamanan pesanan korporasi?
Poin Utama Polemik Seba-Seba
Dasar Pengamanan Dipertanyakan: Warga mendesak pembukaan surat perintah tugas tertanggal 7 Oktober 2026—siapa yang meminta, siapa yang memerintahkan, dan apa objek yang sebenarnya diamankan?
Uji Koordinat & Legalitas: Label illegal mining tak boleh jadi asumsi jalanan. Perusahaan wajib membuktikan izin (IUP), peta koordinat riil, RKAB, hingga status kawasan hutan.
Sorotan Jalur Hauling: Penguasaan dan legalitas jalan pengangkutan material serta asal-usul barang turut disorot.
Hak Jawab & Klarifikasi: Polri dan PT Vale Indonesia Tbk ditantang membuka dokumen secara terbuka agar stigma publik terjawab dengan fakta, bukan desas-desus.
”Seba-Seba tidak membutuhkan stigma. Seba-Seba membutuhkan kepastian. Jika kegiatan legal, tunjukkan dasar hukumnya; jika pengamanan resmi, jelaskan penugasannya.”
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN : RM.,C.J.S.,C.JI.,C.LWI.,
Sumber : Mitra Media Investigasi
(Catatan: Foto Visual penunjang diproses menggunakan teknologi AI,bukan peristiwa kejadian)
