SEKADAU,nuansatajamberani.com – Kamis 8 Oktober 2026 Provinsi Kalimantan Barat – Publik Mendorong Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Transparan
Munculnya informasi mengenai dugaan PETI tersebut juga mendorong masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan di tingkat daerah.
Kritik terhadap aparat penegak hukum bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pembiaran ataupun keterlibatan pihak tertentu. Kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang perlu dijawab melalui data, tindakan hukum yang terukur, serta informasi resmi kepada masyarakat.
Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih. Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta, pihak-pihak yang disebut maupun institusi terkait juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi sehingga pemberitaan tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru.
Dugaan Keterlibatan Oknum Masih Memerlukan Verifikasi
Di tengah informasi mengenai aktivitas penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), terdapat pula dugaan mengenai kemungkinan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau memfasilitasi aktivitas tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum.
Tidak ada pihak yang boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan informasi masyarakat, rumor, ataupun dugaan yang belum dibuktikan melalui proses hukum.
Karena itu, apabila terdapat indikasi mengenai keterlibatan oknum aparat maupun pihak lain, informasi tersebut sepatutnya diverifikasi melalui investigasi resmi dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.
Dorongan kepada Mabes Polri dan Institusi Terkait
Atas keresahan yang disampaikan masyarakat, publik mendorong adanya perhatian dan pengawasan yang lebih kuat dari institusi penegak hukum, termasuk apabila diperlukan supervisi dari tingkat yang lebih tinggi.
Langkah tersebut bukan berarti menyimpulkan bahwa jajaran Polres Sekadau telah melakukan pelanggaran atau pembiaran.
Sebaliknya, pengawasan yang objektif dapat menjadi mekanisme untuk memastikan setiap informasi mengenai dugaan PETI diperiksa secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
Setidaknya terdapat beberapa hal yang diharapkan masyarakat:
Melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap lokasi yang dilaporkan. Memastikan status perizinan aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung.
Menelusuri potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan apabila ditemukan kegiatan pertambangan ilegal.
Menindak setiap pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah penanganan yang telah dilakukan. Memastikan apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum, proses pemeriksaannya dilakukan secara objektif dan transparan.
Tajam Mengkritik, Tetap Berimbang
Media memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi fungsi tersebut harus berjalan bersama prinsip akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Karena itu, pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu, kelompok, maupun institusi tertentu. Dugaan tetap disebut sebagai dugaan sampai terdapat bukti dan keterangan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi bagi masyarakat, pengelola kegiatan yang diberitakan, aparat penegak hukum, maupun instansi pemerintah terkait.
Dengan demikian, kritik terhadap dugaan maraknya PETI dapat tetap disampaikan secara tajam, namun tidak mengabaikan prinsip jurnalistik dan hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan.
Publik membutuhkan kepastian, bukan prasangka. Penegakan hukum membutuhkan keberanian, tetapi juga bukti. Dan jurnalisme yang tajam harus tetap berpijak pada fakta.
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN : RM.,C.J.S.,C.JI.,C.LWI.
Sumber: Aduan masyarakat setempat dan informasi awal yang masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak terkait.
(Catatan: Foto Visual penunjang diproses menggunakan teknologi AI,bukan peristiwa kejadian)
