SEKADAU,nuansatajamberani.com-Rabu 5 Agustus 2026,Provinsi Kalimantan Barat- Memasuki musim kemarau, ancaman krisis air bersih dan pencemaran lingkungan sepanjang alur Sungai Sekadau hingga Sungai Kapuas kian meresahkan warga.
Kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada kebutuhan primer masyarakat ini memicu kritikan keras dari berbagai elemen publik terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Kondisi kritis yang berulang setiap tahun ini memantik sorotan terhadap kinerja aparat kepolisian setempat.
Masyarakat mempertanyakan komitmen penindakan hukum terhadap aktivitas pencemaran yang diduga masih berlangsung.
Pembiaran terhadap potensi pelanggaran hukum lingkungan dinilai dapat memperparah kerusakan ekosistem yang merugikan warga luas.
Sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan lingkungan hidup dan fungsi kontrol sosial pers, seluruh pihak terdorong untuk tidak tinggal diam.
Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat menjadi kunci mendesak untuk membuka ruang laporan, transparansi informasi, serta pencarian solusi konkrit.
Pemerintah Daerah Kalimantan Barat beserta jajaran kepolisian dituntut hadir secara nyata dalam mengawal dan memulihkan fungsi lingkungan.
Penanganan yang tegas, transparan, dan terukur sangat dibutuhkan agar krisis air bersih tidak menjadi bencana berkepanjangan bagi masyarakat Kalimantan Barat.
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN :RM.NTB
Sumber:Tim Iinvestigasi-IR.NTB
(Catatan: Visual penunjang diproses menggunakan teknologi AI).
