PONTIANAK,nuansatajamberani.com-Sabtu 20 Juni 2026-Provinsi Kalimanatan Barat, Komitmen Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum dalam mengawasi arus komoditas pangan kini dipertanyakan.
Pasalnya, diduga kuat sebuah gudang penyimpanan bawang putih berskala besar di Jalan Komyos Sudarso, Kota Pontianak, diduga beroperasi tanpa transparansi perizinan yang jelas, memicu kecurigaan publik terkait legalitas aktivitas di dalamnya.
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan tim gabungan media pada 17 Juni 2026, gudang yang santer disebut milik seorang pengusaha berinisial Jny tersebut dipenuhi tumpukan komoditas bawang putih dalam volume besar.
Anehnya, aset logistik sebesar itu beroperasi layaknya “gudang hantu”.
Tabir Misteri Tanpa Papan Nama
Pantauan di lokasi menunjukkan tidak ada selembar pun papan nama perusahaan atau informasi identitas badan usaha yang dipasang.
Praktik ini jelas menabrak prinsip keterbukaan informasi publik dan tata kelola niaga yang sehat.
Absennya identitas resmi ini memperkuat indikasi adanya upaya menyembunyikan status operasional dari radar pengawasan publik dan dinas terkait.
Upaya konfirmasi telah dilayangkan kepada Jny selaku terduga pemilik melalui pesan instan WhatsApp demi memenuhi asas cover both sides.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi mengenai asal-usul barang serta legalitas usahanya.
Kritik Tajam: Pemerintah Kota dan Aparat Dinilai Kebobolan?
Lambatnya respons dari otoritas berwenang memicu kritik keras dari berbagai elemen masyarakat.
Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum (APH) dinilai lemah dalam melakukan monitoring lapangan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap aktivitas usaha berskala besar yang mencurigakan.
Publik mendesak instansi terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan verifikasi faktual.
Langkah tegas diperlukan guna memastikan aktivitas tersebut bukan bagian dari praktik monopoli, penimbunan, atau bahkan penyelundupan komoditas ilegal yang dapat merusak stabilitas harga pasar dan merugikan negara.
Jerat Regulasi bagi Pelaku Usaha “Nakal”
Jika dalam perkembangannya ditemukan bukti pelanggaran administratif maupun pidana, aktivitas pergudangan ini berpotensi membentur sejumlah regulasi berlapis:
UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja): Pelanggaran terhadap kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko.
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Terkait kewajiban distribusi barang secara tertib, transparan, dan tercatat.
PP No. 5 Tahun 2021: Terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai klasifikasi risiko.
UU Kepabeanan & Tindak Pidana Ekonomi: Jika hasil pendalaman membuktikan adanya komoditas yang masuk tanpa dokumen kepabeanan yang sah.
Catatan Redaksi:
Merujuk pada Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh dugaan dalam pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum adanya keputusan hukum tetap atau klarifikasi resmi dari instansi berwenang. Tim media akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Media Dinamika Keberanian:RM.NTB
Sumber:Mitra Media dan Dikutip Berapa Portal Media Massa
Catatan: Ilustrasi visual infografis berita ini menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI).
