PONTIANAK, nuansatajamberani.com – Sabtu, 10 Oktober 2026 – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saban tahun mengintai berbagai wilayah di Kalimantan Barat tidak hanya menyisakan ancaman asap pekat dan kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu pertanyaan publik terkait tata kelola anggaran penanganannya.
Isu transparansi alokasi hingga efektivitas penggunaan dana karhutla yang diperkirakan mencapai Rp60 miliar kini menjadi sorotan serius masyarakat, khususnya gerakan mahasiswa, yang menuntut akuntabilitas menyeluruh dari instansi pemerintah terkait.
Sebagai persoalan kepentingan publik yang sah (public interest), pengelolaan dana karhutla—baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun dana tanggap darurat—seharusnya dapat diakses dan dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Gelombang Pertanyaan Mahasiswa dan Hak Tahu Publik
Pengawasan publik terhadap dana penanganan bencana meluas seiring meningkatnya kesadaran bahwa penanggulangan karhutla tidak sekadar aksi teknis pemadaman di lapangan. Lebih dari itu, efektivitas perencanaan serta realisasi anggaran menjadi faktor kunci.
Perwakilan elemen mahasiswa menegaskan bahwa publik memiliki hak konstitusional untuk mengetahui rincian penggunaan anggaran secara terukur dan transparan.
”Masyarakat dan mahasiswa berhak meminta penjelasan mengenai alokasi, realisasi, peruntukan, hingga sejauh mana dana tersebut efektif menekan titik api (hotspot). Semua harus berbasis data sah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar klaim keberhasilan di atas kertas,” tegas salah satu perwakilan gerakan mahasiswa di Pontianak.
Tuntutan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mengingat anggaran penanganan bencana menyangkut keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.
Tantangan Efektivitas dan Kompleksitas Lapangan
Di sisi lain, tata kelola anggaran penanggulangan bencana di lapangan dihadapkan pada kompleksitas teknis serta dinamika cuaca yang sulit diprediksi. Pihak otoritas dan instansi terkait menyampaikan bahwa alokasi anggaran tidak semata-mata terserap untuk penanganan darurat (suppression). Anggaran tersebut juga terbagi untuk berbagai langkah strategis dan berkesinambungan, seperti:
Upaya Pencegahan & Edukasi: Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat peduli api.
Patroli Terpadu: Pengawasan berkala di titik-titik rawan karhutla.
Infrastruktur Pemadaman: Pembuatan sekat kanal dan embung air.
Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC): Operasi hujan buatan berkoordinasi dengan lembaga teknis nasional.
Meski demikian, efisiensi dan kejelasan pertanggungjawaban penggunaan dana tetap menjadi tolok ukur utama penilaian publik. Tanpa ketersediaan data realisasi yang dibuka secara berkala dan mudah diakses, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja penanganan karhutla dipastikan akan sulit dipertahankan.
Catatan Redaksi: Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengenai independensi, akurasi, serta asas keberimbangan (cover both sides):
Uji Informasi & Berimbang (Fairness): Narasi berita ini menyuarakan aspirasi dan kritik masyarakat/mahasiswa terkait transparansi anggaran, sekaligus memberikan ruang proporsional bagi penjelasan otoritas pemerintah terkait kompleksitas operasional di lapangan.
Asas Praduga Tak Bersalah & Tanpa Menghakimi: Seluruh wacana difokuskan pada dorongan keterbukaan sistem dan data, tanpa mengarahkan tuduhan tindak pidana tertentu sebelum adanya hasil audit resmi dari lembaga berwenang (seperti BPK/BPKP) atau proses hukum yang berkekuatan hukum tetap.
MEDIA DINAMIKA KEBERANIAN
Tim Redaksi: RM., C.J.S., C.JI., C.LWI.
Sumber: Dikutip dari berbagai portal mitra media resmi.
