SINTANG,nuansatajamberani.com-Senin 13 Juni 2026-Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang kembali memicu atensi publik.
Kali ini, ketegangan sempat pecah di SPBU 64.786.14 Mangkurai, Sintang, Kalimantan Barat, pada Minggu (15/6/2026) sekitar pukul 14.25 WIB.
Insiden dipicu oleh dugaan tindakan represif oknum petugas terhadap warga yang tengah mendokumentasikan proses pengisian BBM.
Kronologi di Lapangan: Niat Mengawas, Malah Diadang
Peristiwa bermula saat seorang warga mencurigai adanya ketidakwajaran dalam proses pengisian Pertalite ke salah satu kendaraan.
Bermaksud melakukan kontrol sosial agar subsidi negara tepat sasaran, warga tersebut berinisiatif mengambil rekaman video menggunakan ponselnya.
Namun, respons yang didapat justru kurang kooperatif.
Oknum petugas SPBU yang sedang bertugas diduga langsung menghampiri warga dengan nada tinggi, melarang pengambilan gambar, hingga melontarkan pernyataan bernada ancaman.
”Kejadiannya sekitar pukul 14.25 WIB. Petugas itu langsung marah dan mengeluarkan kata-kata mengancam.
Sikapnya dinilai sangat emosional, seolah ada sesuatu yang ditutupi,” ujar salah satu saksi mata di lokasi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sikap reaktif oknum petugas tersebut sontak memancing tanda tanya besar dari masyarakat yang berada di lokasi.
Projamin Sintang Amankan Bukti Dokumentasi
Ketegangan tersebut rupanya disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Profesional Jaringan Mitra Negara (Projamin) Kabupaten Sintang.
Guna mengantisipasi gesekan yang lebih luas serta mengamankan bukti, pihak Projamin langsung mengambil langkah taktis.
Ketua DPC Projamin Sintang segera mengamankan dokumentasi aktivitas di area pengisian serta memotret oknum petugas yang bersangkutan.
Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk pengawalan terhadap hak masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi yang dibiayai uang negara.
Sejumlah pengamat sosial menilai, pelarangan hingga dugaan intimidasi terhadap warga yang melakukan pengawasan dapat mencederai prinsip transparansi pelayanan publik.
Mengingat Pertalite merupakan BBM yang mendapatkan kompensasi negara, pengawasan dari masyarakat dinilai sebagai hal yang sah secara hukum.
Desakan Investigasi Terkait Isu Penyelewengan BBM
Isu mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Sintang—seperti modus pengisian berulang (lansir) hingga penggunaan tangki modifikasi—memang kerap menjadi keluhan klasik masyarakat.
Insiden di SPBU Masuka ini dinilai menjadi momentum penting bagi pihak berwenang untuk memberikan kejelasan demi menghindari spekulasi liar di tengah publik:
Apakah ada prosedur yang dilanggar dalam pengisian BBM tersebut?
Mengapa oknum petugas bereaksi defensif saat didokumentasikan warga?
Menanti Konfirmasi Resmi Pertamina dan Manajemen SPBU
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak manajemen SPBU 64.786.14 Masuka maupun PT Pertamina (Persero) wilayah setempat terkait insiden tersebut serta indikasi kejanggalan pengisian Pertalite yang dikeluhkan warga.
Berdasarkan bukti dokumentasi yang dihimpun oleh DPC Projamin Sintang, masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pertamina dapat meninjau langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara objektif.
Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau regulasi, publik mendesak adanya sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
Catatan Redaksi:
Seluruh informasi mengenai dugaan kejanggalan prosedur dan tindakan intimidasi dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pihak manajemen SPBU maupun PT Pertamina memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi sepenuhnya untuk memberikan klarifikasi perimbangan berita.
Media Dinamika Keberanian: RM.NTB
Sumber:mitra media dan masyarakat
Catatan Redaksi: Ilustrasi visual dalam berita ini menggunakan teknologi AI
